Sejak 2015 lalu, industri galangan kapal (shipyard) di Batam terpuruk. Kondisi ini terus berlanjut hingga 2017 lalu. Industri yang dianggap tulang punggung ekonomi Batam itu seperti mati suri. Namun kini, industri shipyard Batam mulai merangkak lagi.
Dua unit kapal patroli keamanan laut (Patkamla) KAL P Bungaran dan KAL P Labengki bersandar di pelabuhan PT Kumala Shypiard, Batuaji, Jumat (27/7) lalu. Kapal itu baru saja selesai dibuat dan sudah melalui uji coba berlayar. Hari itu adalah seremoni penyerahan kapal oleh manajemen PT Infinity Global Mandiri. Perusahaan galangan kapal lokal Batam.
CEO PT Infinity Global Mandiri, Ivan Hartono, menyerahkannya kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Laksda TNI Agus Setiadji, S.A.P. Keduanya kemudian menandatangi berita acara serah terima dan peresmian kapal yang dipesan sejak tahun 2017 lalu.
Itu bukanlah kapal pertama atau terakhir yang dibuat PT Infinity Global Mandiri untuk pemerintah. PT Infinity Global Mandiri kembali mendapat pesanan dua kapal dari pemerintah. “Kami juga dapat satu pesanan kapal Basarnas sepanjang 40 meter,” kata Manager Proyek Infinity Naval Dreamworks untuk PT Infinity Global Mandiri, S Dangkeng.
Meski mendapat proyek pembuatan kapal lagi, Dankeng menyebutkan situasi industri galangan kapal saat ini belum sepenuhnya kembali pulih. Ia mengatakan masih cukup sulit meski ada perkembangan. Untuk PT Infinity sendiri ia tidak mau berkomentar banyak. “Kondisi perusahaan masih normal-normal saja,” katanya.
Komisaris PT Citra Shipyard Batam, Ali Ulai mengatakan industri galangan kapal di Batam perlahan mulai merayap lagi setelah terjatuh pada tahun 2015-2017 lalu. Mengawali 2018 ini, pria yang biasa disapa Abi ini mengungkapkan beberapa industri galangan kapal yang masih bertahan mulai bisa bernafas lega. Industri ini mulai bertumbuh meski perlahan.
“Sudah naik sedikit 20 persen. Sekarang sudah mulai membaiklah,” ujar Abi kepada Batam Pos, Rabu ( 25/7) lalu.
Menurut Abi, proyek pembuatan kapal kembali mulai berdatangan sebab adanya pesanan dari pemerintah. Sebagian besar pesanan kapal dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kapal akan dikirim ke Jakarta, Kalimantan, Palembang, dan Sulawesi.
“Yang banyak order itu masih dalam negeri. Buat kapal angkut batu bara, bauksit, dan nikel,” jelasnya.
Data dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam, sepanjang semester pertama 2018 berdasarkan tanggal disetujuianya izin usaha, sebagian besar permohonan berasal dari perusahaan menanaman modal dalam negeri (PMDN). Nilai investasinya sejumlah 149.250.000.000. Perinciannya, pada Januari sebanyak Rp 130.000.000.000, Maret Rp 9.000.000.000, Mei sebesar Rp 6.500.000.000, dan Juni sejumlah Rp 3.250.000.000.
Bagaimana dengan orderan negara lain seperti pembuatan kapal minyak dan gas dari Timur Tengah? Ali Ulai mengungkapkan sejauh ini belum ada. Proyek luar negeri yang mereka terima baru-baru ini masih dari Malaysia, yakni pembuatan kapal assist tug atau kapal pendorong tanker di pelabuhan. “Ada dua orderan itu saat ini,” jelasnya.
Saat ini, ia juga menambahkan, perusahaannya dalam sekali bentang bisa mendapatkan enam proyek. “Sudah mulai membaiklah. Meski belum bisa menyamai masa 2011-2014. Dimana Batam bisa memproduksi kapal lebih dari 1.000 dalam setahun. Itu di luar proyek reparasi,” ungkapnya.
Meski sudah mulai membaik, para pengusaha kapal masih berada dalam bayang-bayang mati suri 2015 lalu. Akibat krisis tersebut, salah satu kendala yang mereka hadapi saat ini adalah dihapuskannya kredit atau pinjaman perbankan sementara.
“Beberapa tahun belakangan itu memang parah. Semua kredit berkaitan dengan kapal di-hold karena tingginya kredit macet. Sumbangan perekonomian dari shipyard dianggap sangat buruk,” ujarnya.
Belum lagi, harga minyak dunia yang rendah hanya 38 dolar Amerika Serikat per barel, sehingga proyek kapal nikel, bauksit dihentikan. Harga batu bara juga hancur. “Efek berlapis ini memang satu kesatuan, akibatnya banyak kapal tak bisa bayar,” ujarnya.
Ibarat jatuh tertimpa tangga, industri galangan kapal babak belur. Proyek swasta dari luar negeri yang dulu dikuasai kini beralih ke Malaysia dan Tiongkok. Bahkan negara tetangga terdekat dari Batam, Singapura, saja docking kapal ke Tiongkok.
“Padahal ada yang dekat, Batam. Kenapa? Karena birokrasi, kebijakan yang berbelit-belit dari pemerintah. Susah, kalau mau lancar lagi, buka aliran kredit, permudah kebijakan,” jelas Abi.
Abi pun berkilas balik pada masa redupnya industri galangan kapal di Batam. Masa tiga tahun, sejak 2015, industri galangan kapal perlahan meredup. Hingga kondisinya seperti hidup segan mati tak mau. “Mati suri. Banyak perusahaan shipyard, lepas pantai terpaksa gulung tikar. Sedihlah. Harus putar otak supaya bisa bertahan,” ujar Komisaris PT Citra Shipyard Batam ini.
Karena industri shipyard mati suri, lanjut Abi, mereka harus mem-PHK ribuan karyawannya. Awal 2017 adalah titik terendah. Hanya 500-an karyawan yang tersisa saat ini. Mulai dari tenaga welder, docking, dan lain-lainnya. Sedangkan karyawan administrasi dalam kantor hanya 100-an.
“Tak ada proyek, bagaimana? Daripada rugi mending PHK. Ada proyek baru rekrut lagi,” ungkap Abi.
Padahal sebelum 2015, pihaknya mempekerjakan 8 ribu tenaga kerja lapangan dan 1.000 karyawan dalam kantor. Kala itu, perusahaan galangan kapal di Batam banyak menerima proyek swasta dari luar negeri dan juga dari dalam negeri.
“Dulu itu dalam sekali bentang, 100 unit kapal kita bisa bangun. Kalau masa krisis sampai sekarang, mustahil mengharapkan pembuatan kapal, kami mengandalkan proyek repair,” ungkapnya.
Abi yang juga Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) ini mengungkapkan, dari 70 perusahaan galangan kapal yang ada di Batam, saat ini hanya 15 yang aktif. Sisanya kembali aktif apabila ada orderan. “Sistemnya sekarang kalau ada orderan baru kerja. Kalau tidak ada ya tak kerja,” ujarnya.
Mewakili Iperindo Abi berharap pemerintah di Batam memberi kemudahan dan mendukung program kerja Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan untuk Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Pemerintah, berilah dukungan kepada kami para pengusaha galangan kapal. Permudah pengurusan surat-surat kapal yang mau di-drop dari luar negeri, khususnya Singapura. Harga jangan terlalu tinggi, sesuaikan saja dengan nilai USD,” himbaunya.
Menurutnya, banyak investor pemilik proyek dari luar negeri tak berani berlabuh di Batam karena masalah tersebut. Belum lagi status Batam yang kini berubah-ubah membuat mereka lebih memilih parkir di Malaysia.
Sementara mantan pekerja galangan di wilayah Batuaji dan Sagulung, Mustafa, goncangan dunia industri galangan kapal sudah terjadi sejak tahun 2014 silam. Namun sampai saat ini belum ada solusi atau upaya pemulihan yang tepat dari pihak pemerintah.
“Perusahaan yang mati suri bisa dilihat dari jumlah kendaraan yang terparkir di depan perusahaannya. Sekarang paling banyak belasan saja, kalau dulu, bisa sampai ratusan bahkan ribuan kendaraan,” ujar mantan pekerja di PT Bandar Abadi Shipyard.
Dia mengatakan surutnya industri galangan kapal ini umumnya karena memang order pembuatan atau perbaikan kapal sepi sejak empat tahun lalu. Meskipun tidak semua tutup, namun situasi yang pelik ini masih terus menghantui perusahaan galangan kapal lain yang masih bertahan. “Satu persatu perusahaan pada tutup. Galangan macam kuburan. Sepi sekali,” katanya.
Terpuruknya shipyard kala itu bisa dilihat dari data ekspor kapal yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri pada awal tahun 2017. Pertumbuhan kapalnya menunjukkan tren fluktuatif. Pada Januari ekspor kapal menyentuh angka 0,5 juta dolar Amerika. Kemudian di bulan Februari naik menjadi 5,4 juta dolar Amerika.
Pada bulan Maret kembali naik jadi 29,08 juta dolar Amerika. Begitu juga dengan April, naik menjadi 45,39 juta dolar Amerika. Namun pada bulan Mei, ekspor kapal terjun bebas hingga angka 15,02 juta dolar Amerika.
Beruntung Batam masih dipercaya untuk pembuatan dan docking kapal-kapal pemerintah. Seperti kapal TNI, Pertamina, dan juga kapal Pelni.
Salah satunya, PT Infinity Global Mandiri Batam. Perusahaan galangan kapal ini dipercaya untuk membangun kapal pertahanan negara. Perusahaan lokal yang memperkerjakan putra-putri bangsa itu sukses membangun dua unit kapal patroli keamanan laut (Patkamla).
CEO PT Infinity Global Mandiri, Ivan Hartono mengatakan proyek dua kapal pertahanan negara itu wujud dari sinergi dengan perekonomian industri maritim galangan kapal. Walau hanya sebagai salah satu bagian kecil perekonomian industri maritim dalam tatanan nawacita poros maritim. “Dua kapal ini dibuat oleh 100 persen tangan-tangan anak bangsa,” jelasnya.
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan, kondisi industri galangan kapal di Batam sudah mulai membaik sepanjang tahun 2018. Menurut Lukita, perkembangan itu ia ketahui setelah berbicara dengan para pelaku industri shipyard di Batam.
“Mereka mengatakan sudah mulai ada perbaikan, ada order (kapal),” ujar Lukita Dinarsyah Tuwo, Jumat (27/7) lalu.
Pulihnya industri galangan kapal, lanjut Lukita, terutama karena meningkatnya harga komoditi yang berkaitan dengan bahan mineral seperti batubara dan stabilnya harga minyak dunia. Dengan membaiknya harga dua komoditi tersebut, berimbas pada industri galangan kapal dengan mulai adanya pemesanan ke galangan kapal untuk kapal tongkang.
“Kita berharap ini terus membaik ya kondisinya. Termasuk migas juga sudah ada perusahaan yang hired karyawan-karyawan di Batam dalam jumlah yang besar,” katanya.
Meski keadaan mulai membaik, kata Lukita lagi, pihaknya tidak hanya tergantung pada kondisi tetapi juga berusaha untuk memberikan dukungan. Salah satunya memanfaatkan industri dalam negeri untuk kebutuhan-kebutuhan kapal dalam negeri. BP Batam akan menyampaikan kepada pemerintah pusat mengenai kebutuhan atau permintaan para pengusaha galangan kapal di Batam.
BP Batam merancang sejumlah strategi untuk menggairahkan kembali sektor industri galangan kapal atau shipyard. Di antaranya dengan menyiapkan insentif dan beragam kemudahan kepada para pengusaha di bidang tersebut. Program insentif berupa diskon tarif perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang diberikan BP Batam. Insentif tersebut dianggap menjadi harapan baru bagi sektor shipyard untuk bangkit kembali. Hanya saja, sampai saat ini belum ada perusahaan yang melakukan perpanjang UWTO.
“Bahkan saya sedang mencari lokasi-lokasi galangan kapal yang memang belum dimanfaatkan. Kita ingin diskusikan kenapa belum dibangun. Belum memanfaatkan. Kalau masalahnya UWTO, tentu saya akan berikan keringanan dalam proses pembayarannya nanti,” jelas Lukita.
Selain menyiapkan insentif berupa diskon tarif perpanjangan UWTO bagi investor, BP Batam juga menunggu terbitnya revisi PMK 148 dari Kementerian Keuangan. Revisi PMK itu menjadi dasar untuk merivisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 17 tahun 2016 tentang Jasa dan Tarif Pelabuhan. Sebab selama ini pengusaha galangan kapal kerap mengeluhkan tarif jasa kepelabuhanan yang diatur dalam perka itu yang masih terlalu tinggi.
BP Batam telah meminta kepada Dewan Kawasan (DK) Batam untuk segera mengajukan revisi PMK 148 ke Kemenkeu yang menjadi dasar dari Perka tersebut. “Ini erat kaitannya dengan industri kepelabuhanan, termasuk galangan kapal. Kalau itu sudah diperbaiki, sudah direvisi, makan kami juga akan mudah memberikan insentif itu,” katanya.
Optimisme juga disampaikan Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putra. Selain galangan kapal, Gusti juga yakin sektor industri pengolahan diperkirakan akan tumbuh terus untuk menjadi fondasi utama ekonomi Kepri.
Hal ini dibuktikan dengan ekspor produk perkapalan mengalami perbaikan pada triwulan I 2018 walau masih kontraksi sebesar 46,72 persen (yoy). Namun lebih baik dibandingkkan triwulan lalu atau triwulan IV 2017, sebesar 89,90 persen (yoy). Perbaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan ekspor kapal ke negara Singapura dan Myanmar.
“Industri mengalami pertumbuhan terutama disumbang oleh perbaikan kinerja industri terkait produk besi baja dan perkapalan yang tercermin dari pertumbuhan ekspor,” kata Gusti.
Perbaikan industri pengolahan berdampak pada berkurangnya tingkat pengangguran di Kepri. Pada Februari lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada pada posisi 6,43 persen. Jauh lebih baik dari posisi Agustus 2017 yang berada di angka 7,16 persen.
Pertumbuhan industri pengolahan diperkirakan masih akan berlanjut seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Singapura sebagai negara tujuan ekspor utama yang tumbuh secara moderat. Berdasarkan hasil liaison, industri perkapalan diperkirakan akan membaik dengan perkiraan pertumbuhan permintaan sekitar 100 persen.
“Sektor perkapalan juga diperkirakan akan kembali menguat seiring dengan mulainya permintaan pembuatan tugboat baru,” katanya.
Di samping itu prospek investasi berdasarkan pendaftaran penanaman modal di Batam juga tumbuh signifikan hingga 335 persen. ”Sedangkan prospek investasi di Bintan tercatat sebesar 794 juta dolar Amerika,” katanya lagi.
Semua faktor juga diakumulasi oleh keadaan ekonomi dunia 2018 yang semakin membaik. Contohnya ekonomi Eropa tetap tumbuh meski melambat.
Lalu ekspansi ekonomi Amerika yang terus berlanjut. Dimana karena didorong biaya pemerintah yang lebih besar dan momentum pertumbuhan ekonomi dan implementasi tax reform yang diperkirakan mendorong akselerasi PDB Amerika.
Perekonomian Kepri tahun 2018 secara umum akan menguat dibandingkan tahun 2017, pada kisaran 3,7-4,2 persen (yoy). Penguatan perekonomian 2018 ditopang oleh pemulihan ekonomi global terutama membaiknya pasar Amerika Serikat dan India, mulai membaiknya harga komoditas sepertinya minyak bumi dan mulai beroperasinya smelter di beberapa lokasi di Indonesia diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi industri galangan kapal Kepri.
Kebangkitan industri galangan ini sudah diprediksi Direktur Small Medium Enterprise Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Batam, Irfan Widyasa, setahun yang lalu. Dia menyebutkan ada lima sinyal positif kebangkitan shipyard diBatam.
“Pertama, mulai stabilnya harga minyak mentah dunia di kisaran 45-50 dolar Amerika per barel,” kata Irfan.
Kemudian, lanjut Irfan, membaiknya harga batubara pada tahun ini pada angka 75 dolar Amerika. Kebijakan pemerintah melonggarkan ekspor mineral mentah juga bisa berdampak positif bagi kebangkitan shipyard Batam. Selanjutnya upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam yang ingin membentuk klaster industri galangan kapal.
Terakhir peluang yang datang dari jasa perbaikan dan peremajaan kapal-kapal tua yang jumlahnya cukup banyak. Apalagi kapal-kapal yang dibuat di Batam akan kembali ke Batam untuk melakukan perbaikan. (uma/cha/une/iza)
Selasa, 31 Juli 2018 - 07:41 WIB
